Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Gada Sembada mengatakan, tahun ini kelulusan UN SMA 98,82 persen. Sedangkan tidak lulus 1,18 persen atau 142 siswa.
“Peserta UN 12.078 dari 133 SMA. (SMA) Dwiwarna paling bagus nilainya,” jelas Gada kepada Radar Bogor di sela-sela pengambilan hasil UN di Bandung, tadi malam.

Sementara itu, tingkat kelulusan siswa peserta UN Kota Bogor sangat fantastis. Peserta UN di Kota Hujan ini yang dinyatakan lulus 99,97 persen. Hanya 0,03 persen siswa yang tak lulus atau 24 siswa.

Jumlah siswa tidak lulus yakni sebelas orang dari program Ilmu Pengetahun Sosial (IPS), 12 orang program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan satu orang program Bahasa. Kabid Dikmenum Disdikpora Kota Bogor Alit Maryanah menilai persentase kelulusan tersebut sangat tinggi.
Tahun ini ada 51 sekolah di Kota Bogor mengikuti UN yang terdiri dari 10 berstatus negeri dan 41 swasta.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, sekarang jumlah kelulusan mengalami peningkatan. “Tahun lalu 99,60 persen, tapi sekarang meningkat menjadi 99,97 persen,” kata Alit yang juga masih berada di Bandung ketika dihubungi tadi malam. Dia menilai peningkatan yang dicapai siswa SMA Kota Bogor berkat adanya kerja keras siswa serta pengajar untuk menghasilkan yang terbaik.

1.155 SISWA SMA TIDAK LULUS

Sebanyak 1.155 siswa SMA di Jawa Barat atau sekitar 0,7 persen tidak lulus UN tahun ini. Pengumuman kelulusan di Jabar dijadwalkan akan dilaksanakan serentak Selasa (16/6).

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wachyudin Zarkasih mengatakan, data kelulusan sebetulnya belum sepenuhnya valid. “Karena untuk kelulusan SMK masih ada di Puspendik dan baru diserahkan tengah malam ini (tadi malam, red). Kemungkinan baru bisa diterima ke Disdik masing-masing kota Senin (hari ini, red),” paparnya  didampingi Ketua UN Jabar Syarif Hidayat tadi malam di Disdik Jabar.

Jumlah peserta UN SMA di Jabar tercatat 163.640 siswa, sementara jumlah siswa yang lulus 162.425 atau sama dengan 99,3 persen. Jumlah tersebut bisa lebih lagi setelah data siswa yang nilainya kosong masuk.

“Kami akan terus mengecek data siswa yang kosong itu. Kami sudah meminta kepada UPI sebagai tim pemeriksa hasil jawaban untuk dikirimkan ke Puspendik agar kembali didata,” ujarnya.

Kelulusan untuk jurusan bahasa dengan jumlah peserta 2.541 siswa, total kelulusan 2.522 siswa dan yang tidak lulus 19 orang atau sekitar 0,75 persen. Jurusan IPA dengan peserta 79.143 siswa, jumlah ketidaklulusan 394 orang atau 0,50 persen. Dan , urusan IPS dengan jumlah peserta 81.956 siswa, tidak lulus 742 orang atau sekitar 0,91 persen. “Itu artinya jumlah kelulusan naik dari tahun sebelumnya karena kelulusan di Jabar sudah mencapai 99,3 persen di tingkat SMA,” terangnya.

Sementara itu, sekitar 300 siswa tidak terdata nilainya di Puspendik. Untuk sementara ratusan siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Wachyudin berharap para siswa tidak perlu khawatir karena Disdik terus melacak data nilainya. Hasilnya akan diketahui bersamaan dengan hasil kelulusan di dua sekolah yang sedang mengikuti ujian pengganti, yakni Kamis (18/6).

Disdik masing-masing kabupaten/kota diharapkan menginformasikan hal tersebut sehingga siswa tidak resah. “Jadi, kalau nilainya tidak ada, itu bukan tidak lulus, tapi nilainya belum lengkap. Kecuali kalau yang nilainya lengkap semua dan ternyata tidak lulus maka itu dinyatakan tidak lulus,” terangnya.

Wahyudin juga berharap Disdik kabupaten/kota mendata siswa yang tidak lulus untuk segera  mendaftarkan diri mengikuti Ujian Nasional Persamaan Kesetaraan (UNPK) Paket C yang akan diselenggarakan 23 Juni.

“Untuk pendaftaran akan dilaksanakan hingga Jumat (19/6). Bagi siswa yang mengikuti UNPK diharapkan segera mendaftarkan diri ke disdik kabupaten/kota,” seru Wachyudin

sumber : www.bogor.net

Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Ciri khas ekonomi syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur’an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur’an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)
3. Kebebasan (free will)
4. Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…

sumber: www.wikipedia.co.id

Ketika nama Gubernur Bank Indonesia Boediono mulai bergulir menjadi calon wakil presiden (cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbagai reaksi negatif bermunculan. PKS yang selama ini hanya terdengar sayup-sayup memperjuangkan ekonomi syariah tiba-tiba menentang pencalonan Boediono. Alasan utama PKS bukan karena Boediono dianggap membawa mahzab ekonomi neoliberal. Penolakan PKS lebih disebabkan pola komunikasi SBY dengan mitra-mitra koalisinya, yang salah satunya adalah PKS. Penolakan terhadap Boediono juga datang dari berbagai kelompok. Kali ini alasan yang mengemuka adalah Boediono seorang ekonom yang pro ekonomi neoliberal.

Selama ini beberapa pengkritik SBY memang kerap menguhubungkan kebijakan ekonomi SBY – JK dengan mahzab ekonomi tersebut. Amien Rais, Kwik Kian Gie, dan Rizal Ramli dengan Tim Indonesia Bangkit adalah para pengkritik utama. Dilihat dari pemberitaan media selama ini terlihat bahwa isu ekonomi neoliberal ini baru sebatas diskursus elit dan belum mencapai tahap agenda media, apalagi menjadi agenda publik. Ketika para capres – cawapres menjadikan isu ini sebagai agenda kebijakan, maka para politisi tersebut sedang berspekulasi dengan strategi dan taktik kampanye yang hendak dikembangkan. Hal yang masih menjadi opini para elit tersebut, dengan waktu yang terbatas dan kekurangleluasaan memaksimalkan media karena tengah terjadi kompetisi, sulit untuk berubah menjadi realitas publik.

Setelah pencalonan SBY – Boediono dideklarasikan, 2 (dua) penantang mereka yaitu JK – Win dan Mega – Pro mendapatkan pijakan untuk mengambil positioning. JK – Win yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres dengan tagline ‘Lebih Cepat, Lebih Baik’ menaikkan isu platform Ekonomi Kebangsaan Mandiri . Koalisi PDIP – Gerindra pun memperkencang isu Ekonomi Kerakyatan yang menjadikan basis pencitraan kedua partai ini, yaitu wong cilik dan rakyat kecil. Positioning kedua partai penantang SBY – Boediono ini berorientasi kepada kompetisi kebijakan. Lebih persisnya, platform eknomi. Sedangkan SBY-Boediono, berdasarkan isi pidato dan akronim yang diusung pada saat deklarasi yaitu SBY – Beodiono, membasiskan positioning mereka kepada kandidat. Dari ketiga kandidat ini SBY-Boediono menempatkan pencitraan sedangkan Mega-Pro menempatkan isu dalam proses kompetisi. JK-Wiranto sepertinya mencoba menggabungkan keduanya, pencitraan dan isu.

Bila ditelisik, ada 2 (dua) hal terkait positioning yang diambil para penantang SBY-Boediono. Pembahasannya sbb.:

1. Positioning Berangkat dari Segmentasi

Ketika JK – Win memunculkan tagline ‘lebih cepat, lebih baik’ dan platform Ekonomi Kebangsaan Mandiri, langkah ini tentu berdasarkan pada asumsi-asumsi yang menciptakan keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Hal yang sama berlaku untuk Mega-Pro ketika mengumandangkan platform Ekonomi Kerakyatan. Tentu saja platform ini dipublikasikan demi memproyeksikan citra pasangan kepada kelompok pemilih sesuai kekuatan masing-masing pasangan. Tujuan akhirnya, agar bisa diterima oleh segmen pemilih.

Pasangan SBY-Boediono masih mempertahankan tagline ‘Lanjutkan!’. Sedangkan positioning yang hendak ditanamkan di kepala pemilih adalah citra pribadi SBY. Iklan tentang keunggulan pribadi SBY telah berkali-kali muncul di layar televisi. Jika Boediono nantinya akan diikutsertakankan, kemunginan besar citra yang hendak ditanamkan juga terkait dengan pribadi Boediono. Aspek pribadi Boediono yang kemungkinan besar akan disorot tentu terkait dengan kompetensinya.

Baik SBY maupun Boediono akan menghindarkan diri dari perdebatan ‘mahzab ekonomi’.Karena bila hal ini dilakukan, kedua pesaingnya akan mendapatkan ruang untuk berselancar pada isu tersebut dan mengambil keuntungan. Sebaliknya, pasangan Mega – Pro akan mengeksplorasi habis-habisan pertarungan mahzab ekonomi ini. Semakin kuat tekanan yang diberikan pasangan ini terhadap isu platform ekonomi, maka semakin tegas segmen yang diharapkan berpihak. Mereka adalah petani, nelayan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang merupakan bagian terbesar dari bangsa ini.

Dilihat dari positinoning para capres-cawapres di atas, pasangan SBY – Boediono dan Mega-Pro memiliki potensi untuk membangun segmen pemilih yang jelas. Sebagai incumbent, SBY – Boediono menjadikan seluruh pemilih sebagai segmen pemilihnya, seperti yang terlihat dari hasil Pemilu Legislatif lalu. Ini wajar karena mereka adalah pemimpin pasar.Sedangkan Mega – Pro sebagai penantang mengandalkan petani, nelayan, pedagang kecil dan rakyat miskin.

Lain lagi dengan JK – Win. Pasangan ini melalui isu platform ekonominya berorientasi kepada kemandirian ekonomi.Secara pasti segmen yang disasar belum tegas. Akan tetapi secara samar-samar pasangan ini mencoba mengambil keseluruhan segmen. Meski di sisi lain, berdasarkan pernyataan dan aktivitas politiknya, JK juga terkesan ingin masuk ke segmen menengah ke bawah. Pilihan ini tentu menimbulkan kompleksitas tersendiri jika pasangan ini berharap lolos ke putaran kedua. Dengan asumsi bahwa Pilpres akan berlansung sebanyak 2 (dua) putaran, segmentasi yang disasar merupakan prasyarat utama untuk mendulang kebutuhan suara yang diperlukan.

Berbeda dengan Mega – Pro yang secara terbuka mengusung platform Ekonomi Kerakyatan, JK – Win mencoba mencari jalan tengah dengan mengusung platform Ekonomi Kebangsaan Mandiri. Jika Ekonomi Kerakyatan terang-terangan membangun ekonomi yang pro rakyat (bukan elit), Ekonomi Kebangsaan Mandiri versi JK tidak berpihak pada satu segmen tertentu, tapi berpihak kepada bangsa. Dari sisi kepentingan positioning, pasangan Mega-Pro memiliki segmen yang jelas dan mudah untuk diidentifikasi. Sedangkan pasangan JK – Win di satu sisi secara segmentasi beririsan dengan SBY-Boediono. Tetapi, menilik aktivitas JK seperti berkunjung ke pasar rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan proyek-proyek pemerintah berorientasi masyarakat menengah ke bawah menunjukan bahwa JK – Win juga mengejar segmen yang sama dengan Mega – Pro. Persaingan sengit antara pasangan JK-Win dengan Mega-Pro di segmen yang sama akan merugikan kedua pasangan ini berhadapan dengan SBY-Boediono.

2. Positioning Membangun Diferensiasi

Kedua pasangan penantang SBY, yaitu JK – Win dan Mega – Pro sepertinya mengabaikan realita yang berkembang dari hasil pemilu legislatif 09 April 2009. Kemenangan Partai Demokrat seharusnya menjadi pembelajaran serius bagi penantang SBY untuk mencoba mengalahkan Ketua Dewan Pembina partai Demokrat ini. PDIP pernah mengecam BLT dengan lantang namun belakangan berbalik mendukung program tersebut.BLT yang memang program yang masuk ke segmen wong cilik dan rakyat miskin berhasil meningkatkan popularitas Partai Demokrat dan SBY.

Terkait positioning masing – masing pasangan, tentu saja keberhasilannya tergantung persepsi pemilih terhadap para capres-cawapres. Membaca sejarah, PDIP mengalami penurunan suara semenjak pemilu 1999, 2004 maupun 2009. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa persepsi positif pemilih terhadap PDIP yang mengaku sebagai pembela wong cilik secara berangsur pada setiap pemilu yang diadakan mengalami penurunan. Artinya, retorika wong cilik dan Ekonomi Kerakyatan yang selama ini dikampanyekan PDIP telah kurang mendapatkan kepercayaan. PDIP sebagai komunikator Ekonomi Kerakyatan telah berkurang krediblitasnya.

Apa yang terjadi pada PDIP memang dapat disebabkan berbagai hal. Namun penurunan kepercayaan ini terutama bersumber pada kebijakan Megawati ketika menjadi presiden RI yang tidak bisa dikapitalisasi untuk membangun diferensiasi untuk kebutuhan kampanye saat ini.Oleh karena itu, narasumber untuk isu Ekonomi Kerakyatan selayaknya diganti. Pasangan Megawati, yaitu Prabowo Subianto, harus tampil sebagai narasumber utama untuk isu ini. Langkah ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kepercayaan pemilih dan menaruh harapan baru kepada pasangan Mega-Pro. Apalagi Prabowo juga telah membangun citra sebagai ikon baru pembela wong cilik.

Jejak rekam Megawati dan PDIP juga kurang mendukung untuk mengkampanyekan platform Ekonomi Kerakyatan. Boediono adalah salah satu menteri penting di Kabinet Gotong Royong Megawati – Hamzah Haz. Saat Megawati berkuasa, Boediono menduduki pos Menteri Keuangan. Berbagai program ekonomi era tersebut dikenal mengundang kontroversi, seperti menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini tentu saja tak terlepas dari kontribusi Boediono. Sebaliknya, klaim-klaim PDIP terkait kebih rendahnya harga sembako era pemerintahan Megawati juga tak lepas dari kinerja Boediono. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apa yang hendak ditawarkan Megawati ke benak pemilih terkait platform Ekonomi Kerakyatan? Jika pencitraan Megawati dibangun berbasiskan isu platform Ekonomi Kerakyatan jejak rekam selama ini kurang mendukung.Sementara pemilih dengan mudah akan menentukan pilihan dengan membuat perbandingan antara pemerintahan SBY versus Megawati. Atau lebih tepatnya, membuat perbandingan antara SBY dengan Megawati.

Masalah yang sama juga akan dialami oleh pasangan JK – Win. Boediono adalah Menko Perekonomian di Kabinet SBY – JK sebelum menduduki posisi sebagai Gubernur Bank Indonesia. Segala klaim peran JK di kabinet SBY – JK juga tak terlepas dari campur tangan Boediono. Kalaupun JK kemudian memunculkan wacana bahwa beliau berbeda pandangan dengan Boediono, hal itu kurang wajar untuk diungkapkan. Boediono adalah bawahan JK dan dia harus menurut kepada atasannya. Situasi ini akan menyebabkan amunisi yang dimiliki oleh JK menjadi minimal untuk mengembangkan isu platform ekonominya dan berisiko untuk memetik kegagalan dalam membangun positioning. Sekuat apapun JK memaksakannya, seperti yang tengah dilakukannya saat ini, diferensiasi akan sulit terbangun.

Memilih menyerang Boediono adalah taktik yang tepat. Karena jika para capres-cawapres ini menyerang SBY, sebagaimana telah kami jelaskan dalam tulisan sebelumnya, pihak penyerang justru akan mendapatkan efek boomerang. Saat ini popularitas SBY dan kemenangan Partai Demokrat benar-benar membuat brand SBY sedemikian kuat. Langkah terbaik untuk mengalahkan incumbent adalah menyerang bagian terlemah dari kekuatannya. Sayangnya, kekuatan utama SBY bukanlah Boediono, tetapi SBY itu sendiri. Penyerangan Boediono berdasarkan isu platform mahzab ekonomi ini memang akan mengganggu, tetapi jauh dari menghancurkan kalau tujuan akhirnya adalah untuk untuk mengalahkan SBY.

Diolah dari berbagai sumber

uas EKO smt 2

Sebagai aplikasi dari pembelajaran di kelas, maka siswa kelas XI IPS SMA DW pada hari jum’at tanggal 14 November 2008 mengadakan kunjungan studi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diikuti oleh seluruh siswa kelas XI IPS sebanyak 34 siswa ditambah guru pembimbing Ekonomi dan PPKN yaitu Bapak Asep Kiki dan Bu Vivih Hartanti.

Kegiatan ini dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar siswa tentang pentingnya pembelajaran bermakna, pembelajaran yang tidak hanya mempelajari teori di kelas tapi diaplikasikan dengan kenyataan di lapangan serta menumbuhkan pengetahuan tentang peluang karir di bidang ekonomi (bisnis) dan di bidang hukum.

(askim)